Articles by "Nasional"
Showing posts with label Nasional. Show all posts
Kumpulan Berita terbaru Teknologi, Olahraga, Nasional, Hiburan, Global, Otomotif, dan lain-lain
Foto bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad saat membuka seminar internasional tersebut di Nusa Dua Bali, Kamis, 4 Mei 2017
GELOBERI -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Internasional Seminar on Changing Consumer Behavior Through Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection pada tanggal 4-5 Mei 2017 di Nusa Dua, Bali. Tema ini sejalan dengan prinsip utama perlindungan konsumen yang digagas oleh kelompok negara G-20 yang menggarisbawahi pentingnya perilaku konsumen dalam menciptakan industri keuangan yang sehat, baik dalam penyediaan produk atau jasa keuangan maupun melindungi kepentingan konsumen.

“Berbagai negara dan organisasi internasional kini tengah mengacu kepada perilaku konsumen sebagai pendukung kebijakan dan strategi perlindungan konsumen. OJK sebagai otoritas industri jasa keuangan di Indonesia juga telah memulainya sejak OJK beroperasi 2013 lalu,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad saat membuka seminar internasional tersebut di Nusa Dua Bali, Kamis, 4 Mei 2017.

Menurutnya, seiring dengan berkembangnya industri keuangan dan kemajuan teknologi di bidang keuangan (fintech), perilaku konsumen menjadi penting bagi industri jasa keuangan dan masyarakat, antara lain dapat meningkatkan permintaan (demand) terhadap produk atau layanan jasa keuangan serta mendorong lembaga jasa keuangan (LJK) untuk mengembangkan produk yang lebih menarik dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sehingga berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

Dijelaskan, seminar ini bertujuan untuk membuka wawasan bahwa aspek literasi keuangan dapat membentuk masyarakat lebih cerdas dalam memahami manfaat dan risiko sehingga lebih berhati-hati dalam memilih produk keuangan dan menghindari investasi ilegal.

Perilaku konsumen yang baik dapat membangun kesadaran akan pentingnya produk atau layanan jasa keuangan bagi peningkatan kesejahteraan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan inklusi keuangan.

Perubahan perilaku konsumen yang lebih peduli terhadap hak-hak dan kewajibannya juga mendorong regulator untuk lebih memperhatikan aspek perlindungan terhadap konsumen keuangan.
Perilaku keuangan yang baik antara lain tercermin dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan keuangan yang tepat, keyakinan dalam menggunakan produk keuangan, dan interaksi yang baik antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan.

Berbagai upaya yang telah dan akan terus berlanjut dalam upaya mengubah perilaku konsumen tersebut antara lain adalah: Program edukasi dan literasi keuangan berbasis perilaku mencakup materi perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengenalan berbagai produk dan layanan jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank, serta peningkatan kewaspadaan dalam berinvestasi;

Mendorong lembaga jasa keuangan untuk menyediakan produk-produk keuangan yang terjangkau dan lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen keuangan, termasuk pemanfaatan teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat memilih produk dan layanan jasa keuangan secara lebih cepat dan efisien;

Mengembangkan metode pengawasan market conduct terhadap penyedia jasa keuangan guna menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat, adil, berkelanjutan serta menciptakan interaksi yang baik dengan konsumen.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono menyampaikan, yang dilakukan oleh OJK saat ini seiring dengan langkah dan pelaksanaan Nawacita Presiden Jokowi. Konsumen Keuangan perlu dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan keuangan sehingga kelak produk dan atau layanan jasa keuangan ini dapat memberikan multiplier effect perekonomian Indonesia. “Program OJK sejalan dengan implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2016,” ujar Kusumaningtuti.

Seminar internasional merupakan salah satu sarana manfaat balik pemanfaatan anggaran OJK untuk industri ini, yang berlangsung selama dua hari dengan narasumber dan peserta berasal dari regulator keuangan, pengawas jasa keuangan, lembaga pemerintah, organisasi internasional, pelaku industri keuangan, akademisi/peneliti, pemerhati perilaku konsumen jasa keuangan, serta masyarakat umum.

Kegiatan tersebut akan membahas berbagai topik antara lain: Peran pemerintah/regulator dan lembaga jasa keuangan dalam mengubah perilaku konsumen keuangan melalui literasi, inklus, dan perlindungan konsumen keuangan;
Perkembangan fintech dalam mendorong perubahan perilaku konsumen keuangan;
Hasil riset tentang pengaruh inklusi keuangan terhadap perubahan perilaku konsumen keuangan;

Berbagai metode asesmen perilaku konsumen oleh lembaga jasa keuangan dan pengawasan market conduct berbasis risiko;

Manfaat literasi dan inklusi keuangan serta market conduct dari perspektif regulator keuangan.

Melalui seminar ini, diharapkan OJK akan memperoleh berbagai masukan, strategi, dan best practices dari berbagai ahli dan praktisi keuangan untuk diimplementasikan dalam kebijakan perlindungan konsumen maupun pelaksanaan program-program literasi dan inklusi keuangan yang akan datang untuk mendukung perubahan perilaku konsumen yang berdampak positif bagi industri jasa keuangan.
Kumpulan Berita terbaru Teknologi, Olahraga, Nasional, Hiburan, Global, Otomotif, dan lain-lain
Menag Lukman Hakim Saifuddin
GELOBERI -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bicara soal pemisahan antara politik dan agama. Menurutnya, pemisahan kedua hal tersebut bergantung pada konteks tertentu.

Lukman mengatakan pemisahan politik dan agama harus dicermati betul konteksnya. Dalam konteks Indonesia, masyarakat tidak bisa memisahkan diri dalam menjalani kehidupan dengan nilai-nilai keagamaan.

"Maka ini bagian yang menyatu. Kaitannya memisahkan antara agama dengan politik itu konteksnya adalah ekses atau akibat atau dampak dari politik yang negatif itu yang kemudian ikut mempengaruhi kehidupan keagamaan kita. Itu yang ingin dipisahkan," kata Lukman saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Lukman mengatakan sering kali aktivitas politik itu mengakibatkan munculnya dampak negatif, bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama.

"Inilah yang dikhawatirkan bisa mempengaruhi kehidupan keagamaan. Itulah konteks memisahkan. Jadi yang dipisahkan adalah dampak aktivitas politik dalam keagamaan," katanya.

Menurutnya, masyarakat harus diberi pencerahan lebih jelas soal politik dan agama ini. Khususnya kepada generasi muda.

"Bahwa bagaimanapun juga bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, beragam. Sehingga keragaman itu jangan sampai membuat kita tersekat-sekat. Jangan sampai terpisah-pisah antara satu dengan yang lain. Justru agama harus dijadikan alat yang mampu menyatukan kita semua. Pemahaman keagamaan itu jangan sampai digunakan sebagai faktor yang justru bisa membuat kita terfragmentasi, terpecah belah, tersekat-sekat. Tapi nilai-nilai agama harus dijadikan faktor untuk menyatukan kita. Ini yang saya kira harus dikedepankan," tuturnya.
Kumpulan Berita terbaru Teknologi, Olahraga, Nasional, Hiburan, Global, Otomotif, dan lain-lain
Harga Sembako Tidak Naik hingga Politik Tak Pengaruhi Bursa
GELOBERI -- Tito Sulistio yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), terpilih sebagai Ketua Alumni Universitas Pelita Harapan (UPH).Pelantikan Tito yang merupakan lulusan doktoral dari UPH, dilaksanakan di Gedung BEI sekaligus menandai pembukaan perdagangan pasar modal Rabu 3 Mei 2017, kemarin.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan memastikan tidak ada kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjelang Ramadhan 2017. Pasalnya, Kemendag telah mengeluarkan beberapa peraturan bagi para distributor dan agen, di antaranya peraturan mengenai laporan posisi gudang dan stok pangan yang akan dipasarkan ke masyarakat.

Berikutnya ada informasi bahwa kondisi pasar modal Indonesia tidak pernah terguncang oleh isu-isu politik. Dengan demikian, isu-isu global yang saat ini sedang memanas tidak akan memengaruhi pasar modal Indonesia.

Bos Bursa Jadi Ketua Alumni UPH

 Pelantikan Tito dilaksanakan di Gedung Bursa Efek Indonesia sekaligus menandai pembukaan perdagangan pasar modal hari ini. Tito sendiri adalah merupakan lulusan doktoral dari UPH.

Dirinya mengatakan bahwa kontribusi seorang alumnus sangat penting bagi lembaga pendidikan dan juga bagi negara. Ikatan alumni menurut Tito juga menjadi wadah yang sangat bermanfaat untuk menampung ide-ide para alumni yang dapat disalurkan kepada lembaga pendidikan dan negara.

"Alumni adalah kelompok arisan yang sophisticated dan prinsipnya adalah berbicara apa yang bisa kita sumbangkan kepada tempat kita sekolah sama keanggotaannya dan kebangsaannya. Itu basic-nya," ujarnya di Gedung BEI, Rabu (3/5/2017).

Salah satu kontribusi yang dirancang Tito ke depannya adalah membuat sebuah konsistensi hukum. Melihat banyaknya aturan yang dikeluarkan oleh setiap kementerian dan lembaga sehingga kontribusi hukum mempunyai peran sangat besar bagi Indonesia saat ini.

"Kita membuat satu studi besar, bagaimana undang-undang keuangan, negara undang-undang BUMN itu kita undang menteri. Itu bintang tertinggi yang ingin kita raih," tambahnya.

Banyaknya aturan yang ada di negara ini menurut Tito membutuhkan sinkronisasi antara pembuat kebijakan. Supaya ke depannya tidak ada aturan yang bersifat rumpang tindih. "Kalau itu kayak rambut, kalau bisa dirapikan efeknya apa ke negara juga bagus. Untuk anggota apa pasti kita pasti akan adakan studi bersama," terangnya.

Pelantikan ini juga dihadiri langsung oleh Penasihat Ikatan Alumni Mochtar Riady. Selain itu juga hadir Rektor dan Dekan dari Universitas Pelita Harapan.
Kumpulan Berita terbaru Teknologi, Olahraga, Nasional, Hiburan, Global, Otomotif, dan lain-lain
Menag Lukman
GELOBERI -- Massa dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI akan melakukan aksi di gedung Mahkamah Agung berkaitan dengan proses peradilan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Terkait aksi tersebut, Menteri Agama mengimbau masyarakat tetap menghormati proses hukum yang berlangsung.

Aksi tersebut akan dilakukan pada Jumat (5/5) besok di depan Gedung MA. Aksi ini disebut juga dengan Aksi 505.

Lukman mengatakan, unjuk rasa memang merupakan hak setiap warga negara. Namun, dia mengimbau masyarakat juga menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut.

"Menurut hemat saya, meskipun demonstrasi itu hak setiap warga negara untuk mengungkapkan, mengekspresikan aspirasinya, saya mengajak kita semua umat Islam khususnya untuk betul-betul menghormati proses hukum," kata Lukman saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Lukman juga mengajak masyarakat menunggu proses hukum tersebut hingga selesai. Biarkan hakim yang memutuskan perkara tersebut.

"Jadi ya kita tunggu saja proses hukum. Pada akhirnya nanti kemudian hakim memutus perkara itu. Apa pun putusannya, saya kira bisa diterima dengan baik karena, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menghormati hukum. Jadi kita pada masyarakat yang beradab sepakat bahwa segala perselisihan, segala sengketa, di antara kita itu diselesaikan dengan pendekatan hukum. Hukumlah yang menyelesaikan segala perselisihan ini secara santun dan beradab," jelasnya.

Lukman juga mengatakan tidak perlu ada upaya untuk mengintervensi hakim dalam perkara ini.

"Karena itu, kita tunggu saja putusan hukum seperti apa dan saya mengimbau semua kita untuk mematuhi apa pun putusan nanti dalam kasus ini. Jadi kita tak perlu mengintervensi atau mempengaruhi para hakim, apalagi dengan tekanan-tekanan massa yang sangat besar dan sebagainya. Ya kita serahkan pada proses hukum. Meski catatan awal saya, bagaimanapun, demonstrasi adalah hak setiap warga negara," katanya.

"Saya berharap bisa dilakukan dengan baik, damai, dan sama sekali tidak melanggar ketentuan unjuk rasa," tambahnya.

Terkait dengan adanya permintaan agar kasus ini ditangani dengan hukum Islam, Lukman menegaskan, hanya hukum positif di Indonesia-lah yang bisa digunakan dalam perkara ini.

"Saya meyakini bahwa masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, sangat memahami hukum yang berlaku di Indonesia ini. Adalah hukum positif yang berlaku selama ini, karena kita terikat dengan hukum itu," ucapnya.